Bandung – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Jawa Barat menyatakan komitmennya untuk mengawal 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan. Dalam periode krusial ini, GAMKI Jawa Barat berharap pemerintah provinsi mengambil langkah-langkah strategis dalam menghadapi berbagai persoalan terkini di masyarakat. Di antaranya terkait penanganan dan mitigasi bencana alam, lingkungan, pengangguran, efisiensi anggaran, toleransi, hingga persiapan menyambut Indonesia Emas 2045.
Tantangan Bencana Alam
Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi dengan kerentanan tinggi terhadap bencana alam, kerap dilanda banjir, longsor, dan gempa bumi. GAMKI Jawa Barat meminta pemerintah provinsi untuk memperkuat sistem mitigasi bencana serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
“Kami berharap dalam 100 hari pertama ini, Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mencanangkan program konkret untuk mengurangi risiko bencana. Terutama di daerah-daerah rawan seperti Pangalengan, Garut, Cianjur, dan Bekasi,” ujar Ketua DPD GAMKI Jawa Barat, Andreas Simanjuntak.
Isu Lingkungan: Tambang dan Sungai Citarum
Isu lingkungan, khususnya aktivitas tambang yang merusak ekosistem dan pencemaran Sungai Citarum, menjadi perhatian serius. Untuk itu, pemerintah harus menindak tegas perusahaan tambang ilegal dan mempercepat program revitalisasi Sungai Citarum.
“Sungai Citarum adalah urat nadi kehidupan masyarakat Jawa Barat. Kami ingin melihat langkah nyata dalam 100 hari ini untuk memulihkan sungai ini dan menghentikan praktik tambang yang merusak lingkungan,” tegas Andreas.
Pengangguran dan Kesejahteraan Masyarakat
Tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan kaum muda, menjadi tantangan lain yang harus segera diatasi. GAMKI Jawa Barat mendorong pemerintah provinsi untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan UMKM.
“Pemuda Jawa Barat harus diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan. Kami berharap Gubernur dan Wakil Gubernur secepatnya ada program yang mampu menyerap lebih banyak tenaga, terutama untuk kalangan kaum muda,” tambahnya.
Efisiensi Anggaran
GAMKI Jawa Barat juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik harus dilakukan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran provinsi digunakan secara efektif dan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Andreas.
Isu Toleransi
Sebagai provinsi dengan keragaman budaya dan agama, Jawa Barat perlu menjaga harmoni dan toleransi. Pemerintah provinsi harus untuk memperkuat dialog antar kelompok dan mempromosikan nilai-nilai kebhinekaan.
“Kami berharap dalam 100 hari ini, pemerintah provinsi dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan toleransi dan kerukunan umat beragama di Jawa Barat,” ujarnya.
Menyongsong Indonesia Emas 2045
Sebagai provinsi dengan jumlah kaum muda terbesar, peran Jawa Barat dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sangat strategis. Maka peningkatan kualitas pendidikan, penguatan karakter, dan pemanfaatan teknologi untuk mempersiapkan generasi muda tidak boleh diabaikan.
“Pemuda Jawa Barat harus dipersiapkan sebagai pemimpin masa depan. Kami berharap ada program yang visioner untuk memastikan kaum muda benar-benar siap menghadapi tantangan global,” pungkas Andreas.
Dalam 100 hari kerja ini, GAMKI Jawa Barat akan aktif melakukan pemantauan dan memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah provinsi. Dengan ini, diharapkan ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar mampu membawa Jawa Barat ke arah yang lebih baik.
