JAKARTA, gamki.or.id – Pengurus DPP GAMKi melakukan audiensi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkodigi), Kamis, 8 Mei 2025. Audiensi itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat. Berbagai isu dibawa oleh organisasi kepemuduaan kristen tersebut.
Ketua Umum DPP GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan, audiensi ini bertujuan mengkomunikasikan berbagai isu yang ada di tengah masyarakat kepada pemerintah. Kemudian GAMKI bersama pemerintah bisa bergerak bersama untuk menyelesaikan isu tersebut. Karena itu, dalam kesempatan itu, GAMKI bertujuan membangun kerjasama dengan kementerian terkait.
Kedatangan para pengurus diterima langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Viada Hafid, Kepala Badan Pengembangan SDM Boni Pudjianto, Staf Khusus Kementerian Arnanto Nurprabowo, serta Sekarwati, Maureethania, dan Widi Ardiansyah selaku Tenaga Ahli Kementerian.
“Ada beberapa isu menjadi perhatian GAMKI saat ini. Isu yang paling menonjol adalah maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, cyber security, literasi digital, transformasi digitalisasi, dan pengembangan ekonomi kerakyatan,” kata Sahat, Kamis 8 Mei 2025.
Sementara itu, Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid mengaku, isu-isu yang dipaparkan GAMKI juga menjadi perhatiannya. Karena itu, ia meyakini ada banyak program yang pelaksanaannya dapat dikolaborasikan dengan GAMKI. “Saya sudah lama mengenal GAMKI. Ini organisasi yang sangat bagus dalam hal komitmen. Jadi tidak ada keraguan untuk kolaborasi,” kata alumnus Universitas New South Wales itu.
Boni Pudjianto dan Arnanto Nurprabowo kemudian menjelaskan berbagai program kerja Komdigi. Secara umum, Komdigi terus mendrong terciptanya ekosistem digital di tengah masyarakat. Mulai dari sosialisasi, edukasi, peningkatan kompeteni, hingga pengadaan berbagai infrastruktur pendukung.
“Salah satu program yang terus kami dorong adalah pengembangan ekonomi digital. Indonesia sudah punya QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai backbone-nya. Tinggal bagaimana mendorong penetrasinya ke masyarakat luas, terutama di daerah non perkotaan,” jelas Boni.
Mengenai QRIS dan GPN, Sahat menyebutnya sebagai salah satu terobosan besar pemerintah di bidang ekonomi. GAMKI mendukung pemerintah. Pun mentan ketua umum GMKI ini juga meminta agar pemerintah jangan terpengaruh dengan protes dari Amerika Serikat. “QRIS dan GPN adalah wujud kemandirian dan kedaulatan kita dalam ekonomi digital dan pembayaran elektronik,” tegasnya.
Untuk edukasi dan peningkatan kompetensi, pihak Komdigi menyediakan berbagai dukungan. Di antaranya pelatihan peningkatan kompetensi, sertifikasi kompetensi, hingga pendampingan. Sedangkan untuk pengembangan startup, bila dinilai telah memenuhi syarat, akan dibantu mencarikan investor. “Komdigi mohon bantuan GAMKI, terutama untuk pelaksanaannya di Indonesia bagian tiimur,” pinta Meutya Hafidz.
