AMBON – Kongres XII GAMKI di Ambon, Maluku, diisi dengan beberapa studi meeting. Untuk studi meeting pertama pada Minggu, 14 Mei 2023 mengambil tema “Pancasila sebagai sumber inspirasi persatuan, keadilan, dan pemerataan pembangunan”. Para pembicara yang hadir dalam Studi Meeting I yakni Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febri Calvin Tetelepta, Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli, dan Tenaga Profesional Lemhanas Albertus Magnus Putut Prabantoro.
Dalam pemaparannya dengan tema “Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”, Febri Calvin Tetelepta, menjelaskan langkah Presiden Joko Widodo mencanangkan pembangunan berkonsep Indonesia sentris, tidak hanya terpusat di pulau Jawa. Secara khusus, arahan yang diberikan mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi. “Dalam praktiknya, konsep pembangunan ini didasari fakta masih adanya daerah di Indonesia yang mengalami ketertinggalan. Ini sangat penting karena fakta di lapangan menunjukkan kertinggalan suatu wilayah disebabkan minimnya sarana dan prasarana,” kata pria asal Maluku itu.
Pembangunan infrastruktur bertujuan menurunkan biaya logistik, mengatas ketimpangan, meningkatkan daya saing, serta memacu pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pembangunan infrastruktur bukanlah tujuan, tetapi modal untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya, pembangunan harus mempertimbangkan banyak aspek agar aspek kemanfaatannya benar-benar berkeadilan sosial.
Febri menambahkan, bukan hanya terkait layanan publik, pembangunan juga dibutuhkan untuk pengembangan sektor pariwisata. Sayangnya niat baik pembangunan banyak menghadapi kendala dalam pelaksanaannya di lapangan. “Misalnya masalah pengadaan tanah, tekanan finansial, buruknya koordinasi lintas sektor, kurangnya dukungan pemda, situasi sosial ekonomi paska pandemi, keterbatasan pembiayaan, disrupsi ekonomi, serta ketidakpastian situasi global,” urainya.
Sebagai pembicara kedua mengambil tema “Aspek Ideologis dan Kebangsaan”, Firman Jaya Daeli mengingatkan bahwa pembangunan di Indonesia haruslah kembali pada ide Indonesia Raya. Ide ini berkaitan dengan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam berbagi bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Terkait pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) serta pemindahan puat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan, seharusnya dimaknai sebagai usaha pemerintah menerapkan keadilan sosial. Terutama untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yang selama ini tidak dinikmati secara adil oleh seluruh daerah, terutama daerah-daerah di luar Jawa,” urai mantan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan.
Sementara itu, Putut Prabantoro menyoroti bagaimana cita-cita para pendiri bangsa terkait pembangunan, utamanya pembangunan kualitas manusia Indonesia. Hal ini perlu menjadi perhatian karena saat ini banyak terjadi konflik sosial dan degradasi moral di tengah masyarakat.
Ketika persoalan terus berulang, maka pertanyaannya adalah: apakah persoalan yang ada sekarang merupakan cerminan karakter banga atau bentuk nyata dari intervensi pihak asing yang tidak menginginkan kebangkitan Indonesia? Menyalahkan pihak lain mungkin menjadi jawaban paling populer. “Namun akan lebih baik jika semua pihak melakukan introspeksi diri. Sebab bagaimanapun setiap perubahan muncul dari dalam diri sendiri,” jelas mantan jurnalis ini.
