BATAM – Menyikapi peristiwa nasional dengan episentrum di Kepulauan Riau akhir-akhir ini, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Masyarakat Sipil Menyikapi Kasus Investasi Pulau Rempang”. FGD yang digelar dalam rangkaian Masa Perkenalan Anggota (Maperta) GAMKI berlangsung di Aula Kantor DPD RI Perwakilan Kepulauan Riau, Batam Center, pada Sabtu, 16 September 2023.
“FGD ini bertujuan mendiskusikan isu-isu terkait kasus investasi di Pulau Rempang yang telah mencuri perhatian masyarakat dan berdampak signifikan pada lingkungan serta masyarakat lokal,” kata Ketua GAMKI Provinsi Kepulauan Riau Rikson Tampubolon.
Diskusi dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk Anggota DPD RI Dapil Kepulauan Riau, Richard Pasaribu, yang menekankan pentingnya peran negara dalam menangani permasalahan di Pulau Rempang. “Kami mengundang rekan-rekan dari DPD RI Pusat untuk mengunjungi Pulau Rempang secara langsung agar tahu duduk permasalahan sebenarnya,” kata Richard Pasaribu.
Mewakili Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Wan Darussalam menegaskan bahwa Kawasan Rempang Ecocity dibangun untuk kesejahteraan masyarakat dan membutuhkan dukungan yang kuat. “Penting bagi masyarakat untuk memilah berita-berita hoaks yang beredar. Saya mengajak semua pihak untuk bertindak bijak dalam menghadapi isu-isu ini,” kata Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam itu.
Pada kesempatan yang sama, anggota DPRD Kepulauan Riau, Uba Sigalingging, menyoroti pentingnya pendekatan kultural dalam menghadapi investasi dan menegaskan bahwa hukum harus melindungi rakyat, bukan hanya properti. “Di sinilah perlunya menghormati pilihan masyarakat tanpa pemaksaan,” tegas Uba, anggota legislatif dari Partai Hanura ini.
Ketua GAMKI Provinsi Kepulauan Riau, Rikson Tampubolon menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebagai kunci untuk menghindari masalah serupa di masa depan. “Kami menggarisbawahi pendekatan partisipatoris dalam perencanaan pembangunan, di mana masyarakat bukan hanya menjadi obyek tetapi juga subyek dalam proses pembangunan,” kata pria yang juga menjadi tenaga pengajar di salah satu kampus Kota Batam ini.
Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kota Batam, antara lain Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Rudy Panjaitan dan Kepala Biro BP Batam Ibu Aristuty Sirait, serta perwakilan dari organisasi kepemudaan dan mahasiswa.
Seluruh pemangku kepentingan dan panelis dalam FGD ini sepakat bahwa negara harus belajar dari pengalaman kasus Pulau Rempang untuk meningkatkan perencanaan dan implementasi kebijakan investasi yang lebih berkelanjutan dan adil.
FGD ini menjadi wadah penting untuk mendengarkan berbagai perspektif dan mencari solusi yang dapat diterapkan dalam menangani masalah investasi di Pulau Rempang. GAMKI Provinsi Kepulauan Riau berharap hasil FGD ini akan menjadi landasan bagi tindakan konkret dalam menjaga keadilan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal.
