Billy Mambrasar, Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi hadir sebagai pemateri dalam acara rakernas GAMKI dengan tema “Wirausaha untuk Generasi Milenial Menjemput Puncak Bonus Demografi 2030” di Surabaya, Sabtu (1/2/2020).
“Anak muda Indonesia banyak berpikir bahwa generasi milenial itu adalah anak muda yang duduk di depan laptop dan membuat startup. Padahal sebenarnya bukan hanya itu. Generasi milenial adalah orang-orang yang mampu meningkatkan taraf pendidikan, kemampuan Bahasa Inggris, ataupun kemampuan keilmuan lainnya,” ujar Billy dalam pemaparannya.
Ditegaskan Billy, saat ini Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang tangguh dan go-global. Jangan hanya berpikir ingin jadi PNS atau pegawai kerja lainnya.
“Anak muda harus terus memperbaiki dan upgrade keilmuan. Dari semua itu, yang paling utama adalah mengubah mindset atau pola pikir,” ucap Billy yang juga merupakan Ketua DPP GAMKI yang membidangi Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital.
Sepuluh persen dari jumlah pengangguran Indonesia adalah kaum intelek yang menyandang gelar pendidikan dari perguruan tinggi, baik nasional maupun dari luar negeri. Berarti ada yang salah dari pola pikir selama ini selama menjalani studi.
Kendati demikian, Billy berharap kepada kaum intelek supaya tetap mengubah mindset. Billy mencontohkan Nadiem Makarim (Mendikbud) yang mampu membuat gebrakan di Indonesia.
“Saat ini, sumber daya manusia yang mampu untuk mengelola koperasi atau UKM sangat minim. Begitu juga indeks entrepreneurship Indonesia masih sangat rendah dibanding dengan negara-negara lainnya,” ujar Billy.
“Anak muda harus Baper (bawa perubahan), apalagi yang ada di provinsi kepulauan. Harus memikirkan bagaimana membuat perubahan di lingkungan. Begitu juga anak muda gereja, tidak boleh hanya memikirkan antara surga dan neraka. Tetapi harus memikirkan pengembangan ekonomi jemaat,” pungkasnya.
Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Luhur Pradjarto mengatakan bonus demografi adalah suatu hal yang tidak boleh dilewati dengan begitu saja. Didominasi dengan usia produktif, Indonesia harus menguatkan kapasitas kemampuan sumber daya manusia maupun kreatifitas.
Luhur menjelaskan, menurut Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2015), rasio ketergantungan secara nasional penduduk Indonesia adalah sebesar 49,2. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif Indonesia, menanggung beban sebanyak 49,2 penduduk usia nonproduktif.
Saat ini, dikatakan Luhur, terdapat 18 kementerian yang bisa mengembangkan UMKM. Maka agenda perubahan yang dilakukan pemerintah saat ini adalah integrasi UMKM dalam menghubungkan produsen lokal negara berkembang ke pasar internasional (global value chains), mendorong UMKM supaya naik kelas, melahirkan enterpreneur baru, dan modernisasi koperasi.
“Sedangkan program strategis yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut, adalah dengan melakukan perluasan akses pasar produk dan jasa, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha, meningkatkan daya saing produk dan jasa, pengembangan kapasitas manajemen SDM, dan koordinasi lintas sektor,” tambahnya.
Senada dengan itu, Wisnu Wijaya Soedibjo, Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjelaskan tentang proyeksi investasi 2020 dan kebijakan pokok pemerintah adalah mendorong pertumbuhan investasi.
“Instruksi presiden soal investasi telah jelas yaitu tentang kepastian hukum bagi investor,” ujar Wisnu.
Mendukung hal tersebut, Presiden Jokowi akan fokus melanjutkan proyek infrastruktur dan melanjutkan transformasi ekonomi kecil menengah menjadi skala yang besar, mendorong kerjasama antara proyek besar dengan pengusaha lokal/UMKM, mendorong pertumbuhan PMDN, terutama UMKM.
“Tidak lupa juga adalah perbaikan peningkatan kemudahan berusaha (ease of doing business). Ini akan mendorong iklim investasi yang kondusif dan atraktif,” imbuhnya.
“Maka dari itu, pemerintah akan terus mendorong kerjasama antara proyek besar dengan pengusaha lokal atau UMKM dan penguatan kemampuan sumber daya manusia. Karena dengan adanya sumber daya manusia yang mumpuni, maka daya tarik investasi akan meningkat. Ini juga akan mendukung cipta lapangan kerja,” tandasnya.
Samuel Silaen selaku Ketua Bidang Koperasi dan UMKM DPP GAMKI mengatakan, Kementerian Koperasi Republik Indonesia harus memfasilitasi pelaku usaha kecil yang diendors anak-anak muda, khususnya yang ada di desa. Hal ini akan membantu dalam cipta lapangan kerja, khususnya yang ada di desa.
“Hal ini juga bertujuan menghambat arus urbanisasi dari desa ke kota yang semakin meningkat dari tahun ke tahun,”ungkap Samuel.
“GAMKI sepaham dengan apa yang disampaikan Staf Khusus Presiden. GAMKI akan bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk mendorong generasi milenial untuk berwirausaha,” tandasnya.
