BALIKPAPAN – Budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar perlu tetap dilestarikan agar tidak punah. Proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) harus dikawal bersama, sehingga perubahan kepemimpinan atau rezim tidak mempengaruhi pembangunannya.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Indra Jaya Rajagukguk pada Dialog dan Serap Aspirasi Bersama Kantor Staf Presiden dalam rangkaian acara Dies Natalis ke-60 GAMKI Ke-60 di Hotel Platinum, Balikpapan, Jumat, 22 April 2022.
“Kompetensi dan kemampuan masyarakat lokal perlu diberdayakan dan diberikan kesempatan luas untuk berkembang. Kita yakin dan berharap dengan adanya Ibu Kota Nusantara bisa mensejahterakan masyarakat sekitar yang ada di IKN,” kata Indra Jaya.
Ibu Kota Nusantara, lanjut Indra, merupakan cita-cita besar yang saat ini terkabulkan. Untuk itu, GAMKI pun merasa memiliki peran untuk ikut mendukung hal tersebut.
Ia menyatakan, pelibatan GAMKI di pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan dukungan secara moril. GAMKI pun akan mengajak organisasi kepemudaan lain untuk ikut terlibat dalam dukungan sosial.
“Kami mendukung kearifan lokal, proyek nasional harus bisa bersinergi,” tandasnya.
Pada kesempatan ini, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden Usep Setiawan menyatakan bahwa pembangunan IKN diharapkan menciptakan pemerataan ekonomi.
Ia memaparkan, terdapat tujuh tantangan dalam pembangunan IKN yakni terkait regulasi, lembaga pengelola, pendanaan, penyediaan lahan, pelibatan masyarakat, kontribusi masyarakat lokal, dan peran serta pemerintah daerah.
“Menegnai regulasi, kita bersyukur sudah ada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Tugas kita sekarang adalah mengawalnya. Kemudian, mengenai kelembagaan pengelolaan Ibu Kota Nusantara. Terdapat Badan Otorita yang dipimpin oleh kepala setingkat menteri. Ini juga perlu dikawal bersama,” urainya.
Begitupula, terkait dengan pendanaan pembangunan IKN serta mengenai penyediaan tanah untuk membangun IKN. Hal ini juga menjadi fokus utama.
“Pelibatan masyarakat yang sudah ada sebelum ada IKN ini juga harus dilakukan. Pelibatan masyarakat lokal, dan mengoptimalkan peran serta Pemprov dan Pemda,” terangnya.
Usep menjanjikan, pembangunan IKN akan dilakukan dengan cara serba canggih dan ramah lingkungan.
“Mari kita jadikan pembangunan IKN sebagai agenda besar bangsa dan seluruh komponen diharapkan berkontribusi dan mendukung,” tegas Usep.
Sementara itu, Walikota Balikpapan dua periode pada 2011–2016 dan 2016–2021 Rizal Effendi menggarisbawahi perlu adanya peningkatan pembagian hasil sumber daya alam antara pemda dan pemerintah pusat.
“Termasuk dengan melibatkan Universitas Mulawarman untuk pengelolaan kehutanan di wilayah IKN,” ungkapnya.
Ketua PGI Balikpapan Pendeta Elmun Rumahorbo menyatakan bahwa pemindahan IKN ke Kalimantan timur yang dilakukan pemerintah sudah sangat tepat agar ada pemerataaan ekonomi.
“Kami sangat mendukung upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemindahan Ibukota ke Kalimantan Timur. Langkah ini sudah sangat tepat, agar pembangunan bisa merata. Ini tak terlepas dari fakta penurunan tanah di Jakarta sudah sangat menghawatirkan di mana sudah banyak tanah yang dulunya kering sekarang terendam air laut,” paparnya.
Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Balikpapan sekaligus Panglima Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak Borneo (Koppad Borneo) Abriantinus mengajak masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN dengan cara memberikan masukan.
“Tokoh adat dan budaya perlu dilibatkan dalam proses pembangunan IKN. Masyarakat asli diharapkan mendukung penuh pembangunan IKN,” jelasnya.
Pakar Hukum dan Akademisi yang juga mantan Rektor Universitas Balikpapan Piatur Pangaribuan menekankan bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki 100 universitas yang perlu untuk ditingkatkan kualitasnya dan didukung pembangunannya, agar bisa menjadi tempat yang menghadirkan SDM yang unggul dan berkualitas.
“Masyarakat sekitar IKN diharapkan tidak hanya mendapat pekerjaan yang layak, namun juga pendidikan yang berkualitas,” ujarnya.
Piatur mengingatkan pihaknya ingin adanya penyesuaian terkait pendapatan daerah dari distribusi energi. “Kaltim termasuk daerah dengan catatan kasus konflik lahan cukup tinggi, sehingga perlu keterlibatan tokoh adat sebagai solusi,” ungkapnya.
Dialog dan Serap Aspirasi merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Dies Natalis ke-60 GAMKI. Adapun Apel Kebangsaan di Titik Nol IKN Nusantara dan Perayaan Dies Natalis ke-60 GAMKI yang akan dilaksanakan di Balikpapan, Kalimantan Timur yang awalnya akan dilaksanakan 23 April 2022, akan diundur pada Mei 2022.
