MEDAN – Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI), Sahat Martin Philip Sinurat mengajak generasi muda untuk berkolaborasi mewujudkan birokrasi gerak cepat (gercep) demi Sumatera Utara yang lebih maju.
“Birokrasi yang lambat dan berbelit-belit, akan menyebabkan pemborosan (inefisiensi) anggaran. Pekerjaan tertunda dan pembangunan pun bisa tersendat,” kata Sahat Sinurat saat menjadi narasumber dalam dialog publik bertemakan `Birokrasi Gercep dan Transparan Kunci Membangun Daerah di Le Polonia Hotel Medan, Jumat, 10 Juni 2022.
Dialog publik yang digagas organisasi Sumatera Utara Berkibar (SUAR) ini, juga menghadirkan Wali Kota Medan Bobby Nasution sebagai narasumber.
Karena itu, kata Sahat Sinurat, generasi muda yang umumnya memiliki semangat, idealisme, dan kecepatan harus ikut terlibat melakukan pembangunan dengan masuk ke dalam sistem pemerintahan ataupun berperan dari luar sistem.
Menurutnya, untuk membangun organisasi pemerintahan dan birokrasi yang gercep, dibutuhkan sistem yang baik dan pemimpin yang baik. Birokrat dan masyarakat butuh inspirasi dan contoh dari pemimpin yang baik. Sehingga teladan dari pemimpin akan diikuti juga oleh jajaran pemerintahan dan masyarakat.
“Kita semua berharap, akan semakin banyak generasi muda yang melakukan peran, seperti yang telah dilakukan oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution dan banyak generasi muda lainnya di berbagai daerah,” tutur Sahat sembari mengajak generasi muda Sumut untuk berkolaborasi.
Sementara itu, Wali Kota Bobby Nasution menyatakan, birokrasi gerak cepat (gercep) dalam melayani, dapat diwujudkan dengan cara mendekatkan jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan hadirnya pemerintah dan persoalan yang dihadapi masyarakat dapat terselesaikan. Selain itu birokrasi gercep hanya akan dapat terwujud melalui kolaborasi.
“Kolaborasi tetap menjadi kunci. Birokrasi gercep itu dimulai dari dalam, dari aparaturnya. Artinya, pemerintah melalui aparatur harus membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk menyampaikan dan melaporkan apa yang menjadi keluhan, kendala dan permasalahan mereka,” tutur Bobby Nasution.
Bobby memaparkan, keterbukaan atau transparansi dalam pemerintahan harus dikedepankan. Sebab, kebijakan yang diambil pemerintah diputuskan dan berangkat dari persoalan masyarakat di lapangan.
“Seperti misalnya, beberapa waktu lalu bahkan sampai sekarang, banyak masyarakat menyampaikan kondisi infrastruktur di wilayah tempat tinggal mereka yang sebenarnya bukan menjadi wewenang Pemko Medan. Namun, sebagai bentuk kehadiran kami (Pemko Medan), kami berupaya dalam penyelesaiannya dengan koordinasi bersama unsur terkait,” ungkapnya.
Bobby Nasution juga menjelaskan, saat ini Pemko Medan terus berupaya memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Hal ini, sambung Bobby, diwujudkan melalui program Universal Health Coverage (UHC).
“Kita ingin, sebelum 2024, masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan layanan kesehatan hanya dengan menggunakan KTP saja. Mudah-mudahan, masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” ujarnya seraya berharap SUAR Sumut dapat ikut serta berkontribusi mendukung terwujudnya program Pemko Medan.
