Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) melakukan audiensi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) RI pada Jumat (10/1). Audiensi ini merupakan bagian dari upaya GAMKI untuk memperkuat sinergi antara masyarakat sipil dan pemerintah dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum DPP GAMKI, Sahat M.P. Sinurat, menyampaikan beberapa isu strategis terkait pelanggaran HAM yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. GAMKI juga menekankan pentingnya langkah-langkah konkret pemerintah dalam menjamin kebebasan beragama, hak atas tanah masyarakat adat, serta perlindungan bagi kelompok-kelompok rentan.
“Kami berharap pertemuan ini menjadi langkah awal untuk kolaborasi yang lebih erat antara GAMKI dan Kementerian HAM. Sebagai organisasi pemuda yang berkomitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, GAMKI ingin berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih adil dan menghormati hak asasi manusia,” ujar Sahat.
Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyambut baik inisiatif DPP GAMKI. Ia menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan dari masyarakat sipil dan akan terus bekerja untuk menyelesaikan berbagai tantangan HAM di Indonesia.
“Prinsipnya Kementerian HAM terbuka dan menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan komitmennya untuk berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat terutama dengan GAMKI demi pemajuan HAM di Indonesia”, kata Pigai.
Audiensi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, termasuk rencana tindak lanjut untuk diskusi lebih mendalam mengenai isu-isu tertentu yang diangkat oleh GAMKI. Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari kemitraan strategis yang lebih kuat antara organisasi pemuda dan pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat Indonesia.
