JAKARTA – Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) turut memberikan perhatian dan rasa keprihatinan atas situasi yang dialami oleh warga sipil yang menjadi korban perang Rusia dan Ukraina.
“Perang memberikan dampak yang sangat buruk, bagi kemanusiaan, bagi rakyat sipil, terkhusus anak-anak dan perempuan. Kami mengharapkan kedua negara dan semua pihak yang terkait dapat mengubah pendekatan dalam penyelesaian konflik ini, dari pendekatan militer menjadi pendekatan negosiasi damai,” kata Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat.
Dalam siaran persnya, Sahat menjelaskan bahwa DPP GAMKI telah menyampaikan sikap organisasi secara resmi dalam pertemuan terpisah dengan Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia Ina Lepel dan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva.
“Beberapa waktu lalu kami dari GAMKI telah bertemu dengan Dubes Rusia untuk Indonesia H.E Lyudmila Vorobieva dan sebelumnya dengan Dubes Jerman H.E Ina Lepel. Dalam dua pertemuan yang terpisah itu, GAMKI menyampaikan sikap organisasi yang dihargai dan diterima oleh kedua Duta Besar tersebut,” ujar Sahat.
Namun di sisi lain, GAMKI menghormati sikap dan kebijakan dari negara-negara tersebut sesuai dengan kepentingan nasional dari masing-masing negara.
“Sikap GAMKI jelas, kami menolak perang dan menolak adanya pendekatan senjata dalam penyelesaian konflik. Namun kami tetap menghormati apa yang menjadi sikap dan kebijakan dari negara yang sedang berkonflik,” lanjut Sahat.
Dalam pertemuan di Wisma Kedubes Rusia, GAMKI menanyakan dan mengklarifikasi kepada Lyudmila Vorobieva tentang adanya informasi di media sosial yang mengkait-kaitkan persoalan Rusia – Ukraina dengan persoalan agama.
“Ibu Dubes Lyudmila Vorobieva menjelaskan bahwa persoalan Rusia dan Ukraina bukanlah konflik agama melainkan persoalan geopolitik. Masyarakat Rusia majemuk seperti Indonesia, terdiri dari berbagai etnis, suku, dan agama, baik Kristen Ortodoks, Protestan, dan Katolik, serta beragama Islam, Buddha, dan lainnya,” jelas Sahat.
“Kami juga menyampaikan kepada Dubes Rusia tentang sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sehingga dapat menjadi mediator positif dalam penyelesaian konflik di antara Rusia dan Ukraina. Dubes mengaminkan dan mengakui bahwa pemerintah Indonesia dapat mengambil peran, apalagi saat ini sedang menjadi Presidensi G20,” tuturnya.
Dubes Rusia, lanjut Sahat, menerangkan bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina terjadi bukan baru-baru saja di tahun ini, melainkan sejak tahun 2014 pasca adanya revolusi yang berhasil melengserkan mantan presiden Ukraina Viktor Yanukovych.
Menurut Lyudmila, perang antara Rusia dan Ukraina terjadi karena Rusia merasa terancam dengan rencana Ukraina masuk menjadi anggota NATO, padahal Rusia dan Ukraina merupakan negara tetangga dan sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan Uni Eropa dan NATO terkait hal ini.
Merespon penjelasan tersebut, GAMKI menyampaikan bahwa setiap negara di dunia seharusnya memiliki kesetaraan dan hak yang sama dalam mengelola dan membangun masyarakat di negaranya masing-masing.
“Setiap negara seharusnya bebas dari intervensi, tekanan, ataupun desakan dari pihak lain. Sehingga berkaitan dengan kepentingan geopolitiknya, kami menghormati apa yang menjadi keputusan Rusia. Namun kami tetap mendesak semua pihak untuk dapat menahan diri dan segera menghentikan perang,” katanya.
Pertemuan tersebut membahas juga dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap masyarakat global, seperti ekonomi dan energi. Selain itu situasi ekonomi dan pariwisata pasca semakin meredanya pandemi COVID-19.
“Kami mengharapkan Rusia dapat terus menjalin kerjasama dengan Indonesia dalam bidang teknologi, ekonomi, pariwisata, dan lainnya. Kami juga mendukung penuh pemerintahan Presiden Jokowi untuk dapat terlibat aktif menengahi konflik yang telah berkepanjangan ini,” pungkasnya.
Turut hadir dalam pertemuan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Diplomasi Internasional DPP GAMKI Ruben Frangky Oratmangun, Sekretaris Bidang Hubungan Luar Negeri Rafles Aritonang, Sekretaris Bidang Pariwisata Claudia Rande Sumomba, Kepala Departemen Hubungan OKP Teofilus Mian, dan Praktisi Energi Terbarukan Hokkop Situngkir.
