JAKARTA – Ada pesan-pesan kunci disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) Willem Wandik saat menghadiri pembukaan Sekolah Demokrasi & Kepemiluan – SERASIAN – GAMKI Tahun 2022, Angkatan Ke-I, Jumat/ 17 Juni 2021, di Ruang Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta.
SERASIAN GAMKI Angkatan Ke-I ini mengangkat tema ‘Etika Untuk Melayani Bangsa dalam Konteks Demokrasi dan Pemilihan Umum’.
Willem Wandik menyatakan, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan rakyat yang mana dalam proses pembetukannya melibatkan seluruh warga negara baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam merancang, mengembangkan dan membentuk sebuah aturan yang menjadi pedoman bersama dalam berbangsa dan bernegara.
“Untuk mewujudkan hal tersebut maka negara menyelenggarakan pesta demokrasi melalui pemilihan umum secara periodik sebagai wadah bagi setiap warga negara untuk ikut berbartisipasi mengawal jalannya roda pemerintahan,” ungkapnya.
Sebuah pemilihan umum dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan :
Pertama, Pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom.
Kedua, Pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas.
Ketiga, Pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu.
Keempat, Pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas.
Kelima, Penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen.
Dalam sejarahnya sejak tahun 1955 sampai 2019, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak 12 kali dengan berbagai sistem dan metode yang berbeda-beda di setiap tahunnya demi menemukan formulasi terbaij yang paling cocok dengan situasi, kondisi dan kultur budaya kita namun masih saja terdapat berbagai masalah yang terjadi baik pada tataran teknis pelaksanaan sampai ke hasil pemilihan umum yang mencederai nilai-nilai demokrasi.
Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, dianggap belum mampu menjawab permasalahan yang medasar di tengah-tengah masyarakat yaitu kesejahteraan rakyat. Hal tersebut yang mengakibatkan semakin banyak masyarakat yang bersikap pragmatis dan cenderung apatis terhadap pesta demokrasi.
Pemilu dianggap sebagai pesta bagi para elit politik untuk mendapatkan kekuasaan demi kepentingan pribadi dan golongan tertentu sehingga partisipasi masyarakat hanya dijadikan pemanis dengan janji-janji kampanye politik yang belum tentu dapat terealisasi.
Ada beberapa patologi demokrasi dalam pemilu yang sering terjadi bahkan membudaya di tengah-tengah ajang pesta demokrasi dan semakin tumbuh subur, yaitu ‘money politic’ yang mengakibatkan high cost democracy, hoax, intervensi kekuasaan, golput, dan aturan yang tidak konsisten.
“Oleh karena itu, melalui forum yang baik ini GAMKI ingin mengajak seluruh stake holder terkait untuk berdiskusi dan mencari solusi atas pemasalahan-permasalahan yang terjadi agar pemilu 2024 mendatang menjadi pesta demokrasi sesungguhnya bagi masyarakat Indonesia,” kata Willem Wandik.
Hal ini menjadi penting karena pemilu mendatang bukan hanya sekadar pemilu rutin yang secara periodik sudah terjadwal dan telah diamanatkan dalam konsitusi.
“Namun yang tidak kalah pentingnya yaitu mari kita jadikan pemilu 2024 sebagai pemilu yang menghasilkan kebijakan serta dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia,” pungkas Willem Wandik.
Pembukaan Pembukaan Sekolah Demokrasi & Kepemiluan – SERASIAN – Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia – GAMKI Tahun 2022, Angkatan Ke-I dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemiu (DKPP) Muhammad, M.Sidi Ruang Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta.
